Gedung Mulus Mandiri Lt 2
Jl Dewi Sartika No 133 Jakarta Timur 13630

marketing@amstart.id

+62 21 8095033

Kapankah perusahaan pemberi kerja diwajibkan membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKPTKA)?

Pemberian Ijin Kerja dan Keimigrasian bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia saat ini semakin diperketat. Hal ini terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan nasionalisasi di bidang-bidang yang selama ini selalu diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA).

Hal ini akan memperbesar peluang Tenaga Kerja Dalam Negeri untuk menduduki posisi yang penting di sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga gencar dilakukan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mengenai pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA). Dana ini merupakan istilah baru dari Dana Pengembangan Keterampilan dan Keahlian (DPKK) yang merupakan kewajiban setiap perusahaan pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Jika sebelumnya, dana ini dibayarkan untuk mengajukan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), maka saat ini sudah diperluas, menjadi:

1) Persyaratan mutlak pengurusan KITAS penangguhan. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan mematuhi ketentuan bahwa KITAS penangguhan diproses sehubungan menunggu penyelesaian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Banyak perusahaan pemberi kerja yang melakukan KITAS penangguhan tetapi nyatanya mereka tidak jadi memperpanjang dokumen perijinan dan akhirnya memulangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dimaksud ke negara asal.

2) Persyaratan mutlak pengajuan Rekomendasi Alih Jabatan (TA.03). Hal ini dimaksudkan agar perusahaan pemberi kerja disiplin dalam melengkapi dokumen perijinan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan.

Pastikan perusahaan anda sudah memenuhi ketentuan pengurusan dokumen perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan yang berlaku di lingkungan pemerintah Republik Indonesia.